BOGOR SATU – Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 secara terintegrasi melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda, Kamis (12/2). Forum ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan arah pembangunan dua tahun ke depan agar lebih terarah, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Tahun 2027, Pemkab Bogor menetapkan empat pilar prioritas pembangunan, yaitu peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan pusat ekonomi baru yang terintegrasi, pembangunan infrastruktur dasar, serta layanan inklusif melalui penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan.
Sejumlah program strategis telah dirancang, antara lain pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 Bojonggede–Sentul Selatan, pembangunan Terminal Tipe C, pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri, hingga pembangunan hutan kota sebagai bagian dari penguatan aspek lingkungan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa forum konsultasi publik menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi seluruh unsur, mulai dari tokoh agama hingga stakeholder pembangunan, menjadi energi positif dalam merancang kebijakan yang matang di tengah berbagai dinamika pelaksanaan program dan pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Sekda juga menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menurunkan angka tersebut secara bertahap hingga mendekati nol, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia.
Untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), program padat karya terus digencarkan guna menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Selain itu, peningkatan bantuan keuangan desa diarahkan menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik, tetapi juga membuka akses distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur yang baik diyakini sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berdampak tidak langsung terhadap penurunan pengangguran.
Bupati Bogor juga menginginkan integrasi program antar perangkat daerah mulai berjalan optimal pada 2026. Skema kolaborasi tersebut melibatkan Dispora dalam pelatihan, Disdagin dalam penyediaan peralatan, Dinas Koperasi dalam pemasaran, serta dukungan pembiayaan dari BUMD perbankan.
Dari sisi kewilayahan, Pemkab Bogor berupaya mengurangi disparitas pembangunan antara wilayah Tengah, Timur, dan Barat. Wilayah Barat didorong percepatan pembangunan, wilayah Timur difokuskan pada pengembangan pusat ekonomi baru, sedangkan wilayah Tengah diarahkan pada pengendalian kawasan hulu dan daerah aliran sungai seperti DAS Ciliwung.
Aspek kebencanaan juga menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Kabupaten Bogor yang dikenal rawan bencana terus melakukan pemetaan wilayah berpotensi gerakan tanah dan risiko lainnya, disertai intervensi kebijakan guna memperkuat mitigasi serta ketahanan bencana.
Sementara itu, Kepala Bappedarida Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menekankan pentingnya mengantisipasi dinamika bonus demografi pada 2027. Ia memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan secara merata dan mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan melalui pengembangan pusat ekonomi baru.
Dengan sinergi lintas perangkat daerah dan partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis pembangunan 2027 akan semakin terarah, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat menuju Bogor yang Istimewa dan Gemilang.
Penulis : Alzio
Editor : Arzian
