BOGOR SATU – Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menegaskan konsistensinya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal itu ditandai dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah yang telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan. Lebih dari sekadar capaian administratif, penghargaan ini menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan, tata kelola keuangan yang baik adalah pondasi pembangunan. Tanpa sistem pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik, pembangunan fisik maupun sosial tidak akan berjalan berkelanjutan.
“WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan,” tegas Rudy.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, turut memberikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Penguatan integritas pemerintahan juga tercermin dari peningkatan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabupaten Bogor berhasil mencatatkan skor MCP sebesar 91 serta skor SPI 73,8 pada 2025, tertinggi di Jawa Barat dan keluar dari zona merah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, mengapresiasi peningkatan tersebut sebagai indikator nyata perbaikan tata kelola dan sistem pencegahan korupsi.
Menurut Rudy Susmanto, evaluasi dari KPK menjadi momentum penting untuk terus berbenah. Pemerintah daerah terbuka terhadap pendampingan dan pengawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Sejumlah langkah pembenahan dilakukan, mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, hingga optimalisasi pengawasan pada seluruh perangkat daerah. Digitalisasi administrasi juga dipercepat untuk meminimalkan potensi penyimpangan serta meningkatkan efisiensi kerja birokrasi.
Penguatan sistem tersebut dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Pada 2025, Pemkab Bogor melaksanakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara bertahap di sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Bahkan, sebanyak 9.687 PPPK paruh waktu resmi dilantik di Stadion Pakansari, Cibinong, menjadikannya pelantikan terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Langkah ini menjadi bagian dari persiapan implementasi kebijakan nasional tahun 2026 sesuai arahan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), di mana pegawai paruh waktu akan diangkat sebagai PPPK penuh waktu.
Transformasi digital pemerintahan pun terus dipacu. Jaringan intra pemerintah telah menjangkau seluruh kecamatan, termasuk wilayah terluar seperti Cariu dan Jasinga. Integrasi sistem digital tersebut mempercepat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Komitmen inovasi daerah kembali mendapat pengakuan nasional melalui raihan Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai Kabupaten Terinovatif. Penghargaan ini menjadi yang kesembilan secara berturut-turut diraih Kabupaten Bogor.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut IGA bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum memperkuat budaya inovasi pelayanan publik.
Capaian kinerja tersebut turut mendapat respons positif dari masyarakat. Survei Lembaga Studi Visi Nusantara menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap satu tahun pemerintahan Rudy Susmanto – Ade Ruhandi mencapai rata-rata 83,29 persen.
Pengamat Kebijakan Politik Sosial dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi, menyatakan bahwa survei yang mencakup 16 indikator tersebut memperlihatkan fondasi pemerintahan yang cukup kuat pada tahun pertama. Ke depan, penguatan sektor ekonomi, pertanian, ketenagakerjaan, serta tata kelola hukum menjadi fokus untuk meningkatkan kepuasan publik secara lebih merata.
Dengan capaian WTP, peningkatan skor integritas, percepatan transformasi digital, serta penguatan kapasitas aparatur, Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan berorientasi pada hasil. Tata kelola yang kuat diharapkan menjadi pilar utama pembangunan inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Penulis : Alzio
Editor : Arzian
