BOGOR SATU – Pemerintah Kabupaten Bogor terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan arahan langsung Bupati Bogor sejak awal masa kepemimpinan untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Hal itu disampaikan Ajat usai mengikuti peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara virtual di Ruang Rapat Sekda, Cibinong. Program nasional tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia, dan Kabupaten Bogor diminta memaparkan praktik terbaik implementasi digitalisasi keuangan daerah.
Ajat menjelaskan, implementasi digitalisasi di Kabupaten Bogor mencakup tiga aspek utama, yakni digitalisasi pendapatan daerah, digitalisasi belanja daerah, serta penguatan sistem informasi dan jaringan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sistem digital dinilai menjadi solusi strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Saat ini, hampir seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor telah didukung sistem digital. Pembayaran pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti EDC, gerai ritel modern, mobile banking, hingga loket resmi. Sekitar 60 persen wajib pajak telah melakukan pembayaran secara non-tunai, sementara untuk meningkatkan transparansi pajak restoran, Pemkab Bogor juga memasang tapping box yang ditargetkan mencapai hampir 150 unit pada tahun 2026.
Di sisi belanja daerah, seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), hingga penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan secara digital tanpa berkas fisik. Tanda tangan elektronik juga telah diterapkan di seluruh perangkat daerah hingga desa. Dengan sistem yang terintegrasi dan real-time, data transaksi keuangan dapat dipantau secara langsung dan menjadi dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Penulis : Alzio
Editor : Arzian
